Koperasi Mawar Ikuti Sertifikasi DPS Koperasi Syariah

Namira Hotel-Surabaya; Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perwakilan Jawa Timur selama Kamis-Sabtu 8-10 Maret 2018 menyelenggarakan pelatihan kepada kurang lebih 60 calon Dewan Pengawas Syariah (DPS) lembaga keuangan koperasi, BMT, KJKS dan akademisi se Jawa Timur di Hotel Namira Surabaya.
Dari 60 peserta ini merupakan hasil pendaftaran yang telah diumumkan oleh DSN-MUI Institut, jumlah peserta di batasi karena target pelatihan ini mensyaratkan peserta adalah calon DPS Koperasi yang memiliki lompetensi dan kemampuan substantif memahami fatwa dan akad yang diperlukan dalam pembiayaan, serta metodologi dalam mempraktikkan akad pembiayaan syariah. selain itu peserta yang mengikuti pelatihan ini diharapkan mampu mengikuti uji sertifikasi di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dalam bidang Syariah.
Pada pelatihan ini di harapkan jumlah DPS pada kelembagaan ekonomi baik keuangan maupun produk (barang dan Jasa) yang berbasis syariah akan terpenuhi, sehingga tidak ada alasan sebuah lembaga bisnis berbasis syariah tidak memiliki penjaminan produk halal.
Salah satu peserta pelatihan ini, Dr KH Khotib, M.Ag dari KJKS Mawar (salah satu anggota Puskopssim NU Jatim, red), mengatakan bahwa kegiatan yang diikutinya ini sangat penting agar semua Koperasi Syariah, BMT dan KJKS dapat memiliki DPS yang mampu menjamin produk keuangannya betul-betul sah secara syariah. Hal ini merupakan merupakan tuntutan atas kebutuhan masyarakat yang semakin hari memiliki kesadaran dalam berekonomi secara syariah. Apalagi kegiatan ini mampu di ikuti oleh lembaga keuangan di lingkungan Nahdlatul Ulama.
“Lembaga Keuangan di lingkungan NU, harus di rancang dan di motivasi agar seluruh anggota Pusat Koperasi Syari’ah (Puskopsyah) Syirkah Muawanah NU Jawa Timur mestinya harus punya DPS, sebab warga NU yang mumpuni dalam bidang fiqih dapat berkembang dan masuk dalam ranah keuangan dan bisnis kontemporer (al-mu’ashiroh) ” jelas Ketua KSPPS Mawar Lamongan ini, Jumat (9/3)
Ia mengatakan bahwa dengan adanya pelatihan semacam ini Puskopssim NU Jatim juga menginisiasi dan mempelopori kegiatan-kegiatan pengembangan lembaga keuangan, apalagi warga NU saat ini dipimpin oleh Rais Am PBNU KH Dr Ma’ruf Amin yang juga ketua pusat MUI.
Menurutnya, “Jika lembaga keuangan seperti koperasi syariah di lingkungan NU tidak memiliki DPS yang bersertifikat, maka ibarat sekolah tidak memiliki guru yang profesional alias tersertifikasi” kata Dosen UIN Sunan Ampel dan Unisda Lamongan ini.
 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 perihal tata pengelolaan lembaga pembiayaan terutama tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat memperhatikan pentingnya lembaga pembiayaan berbasis syariah agar memiliki DPS yang telah bersertifikat dalam menjalankan aktifitasnya. hal ini penting karena masyarakat akan terjamin atas atas produk kehahalan dalam pembiayaan tersebut.
Selama tiga hari peserta pelatihan mendapatkan materi tentang regulasi koperasi syariah, ushul fiqh, qawaidh fiqhiyah, prinsip-pinsip muamalah, akad dalam pembiayaan, denda dan ganti rugi, akta perjanjian, akuntansi syariah, simulasi dan praktek pemasaran dan lain-lain.

Check Also

Kemenkop dorong pendirian induk koperasi ritel

KONTAN.CO.ID – MALANG: Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mendorong pengembangan ritel koperasi yang jumlahnya kini …

Toko Ritel Modern; Belanja di Toko Tanpa ke Kasir

disarikan dari The New York Times. Sebuah perusahaan pengelola toko ritel “Amazon” menambah persaingan binis …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *